PALEMBANG- Menjelang debat publik calon Wakil Gubernur Sumatra Selatan, Cik Ujang menjadi sorotan karena tidak mencantumkan gelar akademik seperti calon lain. Langkah ini menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, terutama karena mantan Bupati Lahat ini sempat diterpa isu ijazah palsu.
Dugaan penggunaan ijazah “asli tapi palsu” (aspal) dari Universitas Sjakhyakirti Palembang yang diterbitkan untuknya hingga kini masih menjadi tanda tanya, meski telah berulang kali dilaporkan.
Koordinator Aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, menyebut bahwa kasus ijazah palsu Cik Ujang sudah pernah dilaporkan ke Mabes Polri, tetapi dihentikan melalui SP3 yang ditandatangani oleh mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, saat menjabat Dirtipidum pada 6 April 2020.
“Terkait ijazah Cik Ujang itu memang sudah ada surat dari Dirjen Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa ijazah tersebut tidak sah dan tidak dapat digunakan untuk jenjang karier,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa pencantuman gelar akademik yang tidak sah dalam pendaftaran calon Wakil Gubernur merupakan pelanggaran hukum. “Kalau gelar tersebut tetap digunakan, maka itu adalah ijazah ilegal yang tidak diakui oleh negara. Harusnya aparat hukum lebih tegas menyikapi penggunaan ijazah tidak sah,” tegasnya.
Pengamat politik Ade Indra Chaniago berpendapat bahwa keputusan Cik Ujang untuk tidak mencantumkan gelar akademik mungkin karena kurang percaya diri menghadapi kandidat lain yang bergelar doktor. “Bisa jadi ini juga upaya untuk menghindari sorotan terkait masalah ijazahnya,” jelas Ade.
Sebagai kandidat doktor Ilmu Politik di Universitas Indonesia, Ade menilai latar belakang pendidikan sangat mempengaruhi kualitas calon pemimpin daerah dalam pengambilan kebijakan publik.
“Calon dengan pendidikan yang memadai biasanya lebih baik dalam analisis masalah dan solusi yang efektif. Modal intelektual sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang kompleks,” pungkasnya.
Komentar