Pembangunan di Banyuasin Harus Perhatikan Aspek Lingkungan

Surabaya — Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 ditutup dengan gelaran Malam Gala Dinner yang digelar Gedung Convention Hall Grand City Mall Surabaya, Kamis (25/4/24).

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr.H.Suhajar Diantoro, M.Si mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan pesan penting yang harus diterapkan oleh seluruh pemerintahan di daerah. Dikatakannya pemilihan tema HUT OTDA tahun 2024 yang ditetapkan Menteri Tito Karnavian bukanlah tanpa alasan.

“Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat” tema ini diharapkan sebagai cerminan terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau. Dimana pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.

Hal ini karena saat ini perubahan iklim bukan lagi sebagai bentuk ancaman, melainkan keadaan faktual yang kini tengah terjadi secara global. Karena itu Presiden Joko Widodo pun menitipkan pesan berhati-hati.

“Hati-hati. Hati-hati. Ancaman perubahan iklim sudah nyata, sudah kita rasakan dan dirasakan semua negara di dunia. Suhu bumi yang semakin panas, cuaca juga semakin panas, bukan hanya terjadi di Indonesia saja” disampaikan Presiden pada Festival LIKE Road to COP28 UEA 2023.

Hal senada juga disampaikan Pj. Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam yang ditemui dilokasi acara. Dijelaskan beliau bahwasannya krisis yang terjadi karena faktor alam tidak serta merta terjadi dalam waktu singkat, karenanya kita tidak bisa untuk tidak peduli karena akan berdampak pada kehidupan anak cucu kita ke depan.

Seperti hal nya “normalisasi” Sungai Bom Berlian di Pangkalan Balai dan Sungai Gasing di Talang Kelapa yang terbukti secara nyata menanggulangi banjir yang sering terjadi. Beliau menyampaikan bahwa banjir hari ini adalah sebagai akibat dari kelakuan yang dilakukan dihari-hari sebelumnya, seperti membuang sampah sembarangan, pembangunan yang tidak memperhatikan izin dan menyalahi aturan amdal.

Karena itu dia menambahkan setiap kebijakan yang akan dibuat nantinya harus memperhatikan pengelolaan sumber daya yang berbasis ekonomi hijau. “Seperti yang diterapkan Desa Panglipuran, seharusnya juga bisa kita terapkan di Banyuasin” harap beliau.

Beliau juga menekankan kepada semua pengambil kebijakan dibawahnya termasuk para Camat, Lurah dan Kades untuk memperhatikan masalah lingkungan dan dampak dari setiap pembangunan terhadap lingkungan kedepannya.

“Kita tidak ingin anak cucu kita yang menanggung dampak dari bencana lingkungan yang diakibatkan kurang tepatnya kebijakan yang diambil” ucapnya diakhir wawancara.

Bawaslu

Komentar