PALEMBANG- Aktivis perempuan Jakarta Elizabet Kusrini menilai kehadiran perempuan yang ikut dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 memiliki peluang yang besar untuk menang.
Hal tersebut diungkapkannya dalam diskusi publik dengan tema “Menolak Diskriminasi Peran Politik Perempuan dalam Pilkada kota Palembang” yang diadakan Dema FITK UIN Raden Fatah Palembang Selasa (8/10/2024).
Menurut Elizabet kehadiran perempuan di Pilkada maupun di Pemilu baik sebagai calon legislatif atau sebagai calon kepala daerah itu sebuah keniscayaan dan sebuah keharusan.
“Karena yang namanya problem yang dihadapi perempuan, anak dan kelompok rentan makin tinggi yang punya sensitifitas untuk mengatasi problem rata rata perempuan. Disini saya melihat keadilan gender dalam hal ini kesetaraan perempuan dengan laki-laki belum terjadi,”kata Elizabet Kusrini kepada wartawan disela sela diskusi publik.
Elizabet mencontohkan di DPRD kota Palembang jumlah anggota DPRD dari perempuan hanya sembilan dari 50 anggota artinya hanya 12 persen keterwakilan perempuan di DPRD kota Palembang.
“Untuk itu saya mengajak masyarakat, pedagang, mahasiswa dan media yang menjadi corong demokrasi penting ketika melihat perempuan maju baik sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif harus didukung dan diberi ruang sedemikian nyaman,”tambahnya.
Masih dikatakan Elizabet, sehingga setelah menjadi pemimpin perempuan dalam satu sisi dia dikontrol oleh masyarakat dan disisi lain dia juga punya ruang lebih leluasa untuk membuat kebijakan kebijakan yang bisa menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Jadi kontrol itu penting, disisi lain inisiatif mereka untuk membuat kebijakan juga penting yang perlu diingatkan oleh kita semua,”tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan Elizabet terkait masih adanya diskriminas perempuan yang ikut dalam kontestasi Pilkada serta isu agama yang diangkat oleh lawan politik bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Elizabet mengulik kalau Indonesia pernah dipimpin seorang presiden perempuan.
“Contoh yang paling simpel yang sudah kita lalui dalam sejarah kita Indonesia pernah dipimpin seorang presiden perempuan. Kalau ini dianggap sebuah kesalahan itukan bisa digugat balik tapi sampai sekarang kan tidak,”jelasnya.
Sehingga isu – isu yang dimainkan lawan politik diskriminasi perempuan hanya literasi politik saja. Ketika masih ada masyarakat yang bisa termakan isu isu seperti itu artinya tidak ada pendidikan politik yang baik.
Ditempat yang sama Aktivis Pro Demokrasi Awaluddin Sitorus SE menambahkan, sebagai perwakilan mahasiswa Gen Z dan Milenial mendukung penuh kepala daerah di Palembang sosok perempuan. Sebab perempuan pun memiliki hak politik yang sama seperti pria sebagai warga negara Indonesia.
“Peraturan di Negara juga tidak melarang perempuan jadi pemimpin atau kepala daerah. Nah ini juga yang kami selalu sosialisasikan kepada masyarakat di Palembang,”ucapnya
“Kami dari kalangan aktivis mahasiswa mengimbau agar masyarakat jangan terprovokasi dengan isu yang tidak benar. Semua orang layak jadi pemimpin pria atau perempuan, apa lagi memiliki kualitas untuk membuat masyarakat Palembang kedepannya lebih sejahatera lagi,”pungkasnya.
Komentar