PALEMBANG- Puluhan masa yang tergabung dari Aliansi Pengguna Sungai Lalan mendesak Pemprov Sumsel untuk segera membangun kembali Jembatan Lalan P.6 yang ambruk akibat ditabrak kapal tongkang.
Koordinator Aksi, Diki megatakan bahwa saat ini masyarakat sekitar tidak dapat beraktifitas. Bahkan, untuk mengangkut hasil bumi pun sulit dan anak-anak sekolah harus memilih rute yang jauh untuk berangkat kesekolah.
“Orang-orang di daerah terisolir tidak dapat mencari nafkah, dan anak-anak yang harus pergi ke sekolah harus putar arah, bahkan beberapa memilih untuk tidak pergi ke sekolah karena jalan yang dilalui sangat jauh dan berbahaya,” ujarnya dalam orasi, Senin (26/8/2024).
Bisa dibayangkan berapa banyak kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku usaha angkutan kapal tongkang dan dermaga, di mana ribuan tenaga kerja menggantungkan hidupnya pada sektor angkutan sungai akibat kebijakan tersebut.
“Banyak orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan ini dan menggantungkan hidup mereka pada industri ini,” ungkapnya.
Lanjutnya, pihaknya mendesak Penjabat (PJ) Gubernur Sumsel untuk segera membuka kembali akses jalur Sungai Lalan agar dapat dilalui dan digunakan sebagaimana mestinya, serta memulihkan fungsinya sesuai peruntukan demi kelancaran aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat.
“Selain itu, kami meminta pemerintah untuk tidak mengganggu aktivitas transportasi di Sungai Lalan dan segera membantu memperbaiki kerusakan Jembatan P6 dengan membersihkan jalur Sungai Lalan yang penuh dengan reruntuhan jembatan,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PUBMTR Sumsel, Ridwan mengatakan bahwa saat ini Pemprov Sumsel sudah melakukan rapat untuk pembangunan jembatan dan pembersihan puing-puing jembatan yang ada.
“Kita sudah melakukan rapat pembahasan terkait ambruknya jembatan ini untuk membahas kerusakan jembatan ini, dan kami juga telah memanggil para pengusaha dan perusahaan untuk berpartisipasi dalam perbaikan atau pembangunan Jembatan Lalan P.6,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hasil rapat yang sudah dibahas bersama dengan Pj Gubernur Sumsel dan juga stakeholder lainnya akan keluar pada minggu ini. Dan juga sudah mendesak kepada perusahaan-perusahaan maupun asosiasi untuk bertanggung jawab.
“Minggu ini akan ditentukan siapa yang akan bertanggung jawab penuh atas pembangunan jembatan tersebut. Diharapkan pada hari Selasa atau Rabu nanti, asosiasi mereka sudah mencapai kesepakatan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi menegaskan bahwa perbaikan jembatan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan hukum bagi perusahaan yang terkait.
“Jembatan ini sangat penting bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perusahaan yang melintasi Sungai Lalan harus turut serta dalam proses perbaikan,” ujar Elen.
Selain menyoroti pentingnya perbaikan jembatan, Elen juga menekankan perlunya penanganan dampak sosial yang ditimbulkan akibat kerusakan ini. Ia meminta agar perusahaan yang bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada korban yang mengalami luka berat, luka ringan, serta kerugian material.
“Bukan hanya soal infrastruktur, kita juga harus memastikan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak dari ambruknya jembatan ini,” tambahnya.
Elen juga mengarahkan agar dilakukan kajian kelayakan konstruksi oleh para ahli untuk menentukan apakah jembatan tersebut dapat diperbaiki atau harus dibangun kembali. Kajian ini akan menjadi dasar bagi langkah-langkah yang akan diambil ke depannya.
“Kami masih menunggu keputusan tentang apakah jembatan akan dibangun kembali atau terus dibangun. Estimasi biaya belum dipastikan, tetapi diperkirakan berada di kisaran Rp50 miliar hingga Rp150 miliar,” ujarnya. (eps)
Komentar