PALEMBANG- Kinerja pelaksanaan APBN Wilayah Sumsel menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2024. Hal ini tercermin dari pertumbuhan pendapatan dan belanja negara yang tetap menunjukkan hasil yang baik.
Realisasi penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sementara belanja negara juga menunjukkan kinerja yang optimal.
Kepala Kanwil DJPb Sumatera Selatan, Rahmadi Murwanto mengatakan, Pendapatan negara di Sumsel tumbuh 16,23% (yoy) dengan total realisasi sebesar Rp23,90 triliun atau 106,47% dari target yang ditetapkan. Penerimaan pajak berkontribusi besar terhadap pencapaian ini, dengan realisasi mencapai Rp19,82 triliun atau 100,39% dari target, tumbuh 7,21%. Peningkatan ini didorong oleh sektor perkebunan kelapa sawit dan karet, serta kontribusi sektor konstruksi dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Selain itu, penerimaan PPh Non Migas dan PPN & PPnBM juga tumbuh positif, masing-masing sebesar 7,6% dan 6,7%, menunjukkan perbaikan aktivitas ekonomi di Sumsel. Penerimaan PBB juga tumbuh 9,0%, dengan pencapaian 112,9% berkat pembayaran PBB yang sudah jatuh tempo.
Penerimaan dari kepabeanan dan cukai juga mencatatkan pertumbuhan positif dengan realisasi mencapai Rp343,32 miliar atau 103,65% dari target. Ini didorong oleh kinerja ekspor-impor yang membaik serta peningkatan harga CPO pada semester kedua 2024. Bea masuk tercatat tumbuh 6,42% (yoy), sementara penerimaan bea keluar tumbuh 26,76% (yoy), didorong oleh kenaikan harga patokan ekspor.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengalami pertumbuhan terbesar, yakni 109,8%, dengan total realisasi mencapai Rp3,74 triliun atau 157,29% dari target. PNBP ini berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) dan Kementerian/Lembaga (K/L), dengan PNBP BLU mencapai Rp2,10 triliun dan PNBP lainnya tercatat Rp1,65 triliun, yang melampaui target.
Peningkatan PNBP ini didorong oleh peningkatan layanan, tata kelola yang lebih baik, serta inovasi dalam pelayanan publik.
Sementara itu, belanja negara di wilayah Sumsel juga mengalami peningkatan. Realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp52,62 triliun, tumbuh 4,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp19,53 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp33,09 triliun.
Kinerja belanja negara ini menunjukkan kontribusi APBN dalam mendukung pembangunan, melindungi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan nasional. Belanja pemerintah pusat, terutama dalam bentuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L), tumbuh positif 20,21% (yoy), yang mendukung berbagai proyek strategis dan kegiatan penting, seperti pemilu dan pilkada.
Transfer ke Daerah (TKD) juga dilakukan secara optimal untuk mendukung APBD Sumsel dalam memberikan pelayanan publik dan mendukung sektor prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Realisasi penyaluran TKD termasuk dana bagi hasil (DBH) Rp11,20 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp13,35 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp1,4 triliun, DAK Non Fisik Rp4,18 triliun, serta penyaluran Dana Desa sebesar Rp2,59 triliun. Selain itu, penyaluran insentif fiskal dan hibah juga tercatat masing-masing Rp239,91 miliar dan Rp120,16 miliar.
Kata dia, perekonomian Sumsel di tahun 2024 tetap resilien di tengah ketidakpastian global dan nasional. Kinerja fiskal di wilayah ini tetap solid dan kredibel, dengan pendapatan negara yang melampaui target serta belanja negara yang optimal. Hal ini mencerminkan keberhasilan implementasi APBN dalam mendukung pembangunan di Sumsel.
Komentar