Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Terkendala Pembebasan Lahan

PALEMBANG- Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat belum juga selesai. Berbagai polemik pembangunan Pelabuhan laut dalam tersebut terkendala pada pembebasan lahan terutama Pelepasan Kawasan Hutan.

Untuk itu, Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi meminta agar pembangunan Pelabuhan Palembang New Port dipercepat dan ground breaking tahun ini. “Maunya kita Pelabuhan Tanjung Carat dibangun tahun ini,” katanya.

Untuk itu, kata dia, permasalahan lahan 60 hektar itu sedang proses di KLHK. Dimana proses Pelepasan Kawasan Hutan untuk dipercepat. “Kita minta Kemenhub untuk segera menetapkan model kerjasama seperti apa dan mereka meminta Waktu,” ucap dia

Ia menegaskan, proses model kerja sama itu paling lambat dalam satu bulan ada sehingga prosesnya segera diselesaikan. “Soal model kerja sama tinggal menunggu. Apakah akan pakai pola KPBU (Kerja Sama Badan Usaha) atau KPS (Kerja Sama Swasta) dan lain sebagainya. Dan paling tidak sebulan mereka sudah bisa tetapkan pola kerja samanya seperti apa hingga prosesnya bisa diselesaikan segera,” papar Elen.

Sedangkan terkait dana kerohiman di mozaik 5, kata dia, pemprov siap menyiapkan dana tersebut dan akan dimasukan pada tahun anggaran perubahan (ABT). “Tahun ini memang belum ada, tapi kalau memang memungkinkan akan kita akomodir di anggaran perubahan,” ulasnya.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Palembang Capt. Weku Frederik Karuntu, MM mengatakan, memang pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat berada di pengawasan pihaknya. “Bahwa dari hasil rapat beberapa Waktu lalu ada 60 hectar lahan yang oke akan dibangun Pelabuhan hanya saja terkendala pada proses pelepasan Kawasan hutan,” imbuhnya.

Kata dia, pada proses lain menjadi kendala karena mitra yang berminat dan ingin berinvestasi pun belum bisa masuk. Karena, pemilihan mitra belum bisa dilaksanakan mengingat belum ada kepastian pelepasan Kawasan hutan. “Jadi ini juga belum jalan,” ucapnya.

Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Wilayah, Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo menilai pembangunan Palembang New Port sudah seharusnya dilakukan. Sebab fasilitas itu sangat penting untuk logistik domestik maupun ekspor impor dari Sumsel. “Untuk pelabuhan kita tahu ada Pelabuhan Boom Baru yang mengandalkan sungai dalam lalu lintasnya. Pelabuhan sungai ada batasannya,” kata dia.

Permasalhan pelabuhan sungai seperti mulai dari sedimentasi yang tinggi sehingga kapal besar sulit masuk atau jumlah kapal yang masuk terbatas. “Jadi kita berpikirnya seharusnya dibutuhkan pelabuhan laut yang ada di Tanjung Carat,” kata Wahyu.

Selain itu, kata dia, kondisi Pelabuhan berada di dalam kota sehingga aktifitas bongkar muat pun terkendala. “Kendaraan volume besar jalan sangat terbatas karena ruas jalan yang kecil,” tuturnya.

Mengenai percepatan itu, yang pertama didorong adalah pembebasan lahan 60 hektare dan di area pendukungnya yang juga masih terkendala. Termasuk dana ketohiman dari dampak pembangunan pelabuhan. “Kita minta ini dulu diselesaikan pada tahun ini juga,” tutupnya.(ram)

Komentar