PALEMBANG– Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel mencatat realisasi penyaluran pupuk subsidi masih rendah. Dari total 790 ribu petani terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), hanya 298.901 petani yang telah menyusun e-RDKK atau memasuki tahap untuk mendapatkan pupuk subsidi.
“Masih banyak petani yang belum bisa mengakses pupuk subsidi, ini menjadi tantangan bagi kita untuk melakukan pembaruan setiap tahunnya,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel.
Di sisi lain, alokasi pupuk subsidi di Sumsel tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Awalnya, alokasi untuk urea adalah 72.752 ton dan NPK 69.452 ton. Namun, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumsel No.301/KPTS/DIS.PTPH/2024, alokasi untuk urea naik menjadi 124.356 ton dan NPK menjadi 148.476 ton.
Secara realisasi, penyaluran hingga Mei 2024 untuk urea mencapai 28,7% atau 35.696 ton, sementara untuk NPK sebesar 24% atau 35.667 ton. “Artinya, masih tersisa sekitar 71,3% untuk urea dan 75,9% untuk NPK,” jelasnya.
Bambang menambahkan, dalam upaya meningkatkan produksi komoditas seperti cabai dan bawang merah, pihaknya berencana mengakselerasi program klaster yang melibatkan seluruh rantai nilai, termasuk petani, distributor benih dan obat-obatan, bank sebagai penyedia modal, serta jaminan pasar. Namun, dalam pengembangan klaster ini, pupuk komersial akan digunakan bukan pupuk subsidi, karena persiapan pupuk harus dilakukan sejak awal penanaman.
“Pengembangan komoditas seperti jagung, padi, terutama bawang merah dan cabai merah, sebaiknya menggunakan pupuk komersial. Mengandalkan pupuk subsidi dapat memperlambat pengembangan mereka,” tutupnya.(EPS)
Komentar