ELNEWS – Rapat Paripurna LXXIV (74) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi sorotan pada Rabu (13/9) pagi. Acara ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel, H.M. Giri Ramandha N Kiemas, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Ir. S.A. Supriono.
Rapat tersebut bertujuan untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Reses Tahap II oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumsel. Dalam kesempatan ini, beberapa juru bicara dari berbagai Daerah Pemilihan (Dapil) memaparkan hasil kegiatan reses mereka.
Salah satu poin penting yang disorot dalam laporan adalah masalah Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) di daerah pemukiman. Masyarakat juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan kartu fasilitas jaminan kesehatan nasional (JKN).
Pada Dapil Sumsel I, Yudha Renaldi menyampaikan beberapa perhatian penting yang perlu direkomendasikan untuk tindak lanjuti. Ini termasuk kebutuhan masyarakat di kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU 2 Palembang seperti baju hadroh, kolam retensi, drainase, dan Tempat Pemakaman Umum (TPU).
“Yang ketiga adalah keluhan masyarakat kawasan kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU 2 Palembang menyampaikan kebutuhan baju hadroh, kolam retensi, drainase dan TPU bagi masyarakay di Seberang Ulu 2,” jelasnya.
Selain itu, program Keluarga Harapan (PKH) juga menjadi perhatian, dengan harapan agar pemerintah lebih memperhatikan masyarakat yang berhak menerima program ini. Selanjutnya, perlu peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran tatap muka di Kecamatan Kertapati.
Antoni Yuzar, Juru Bicara Dapil 2, meminta bantuan dari pemerintah terkait penerangan lampu jalan dan fasilitas air bersih. BUMD PT Tirta Sriwijaya Maju menjadi sorotan karena masalah kualitas air bersih yang belum diselesaikan.
“Keluhan ini berlangsung lama dari reses-reses tahun lalu pada 2022 telah dingatkan agar mencuci pipa agar air yang dikirim tidak kotor dan keruh dan air yang dikirim adalah air bersih. Namun sampai sekarang ini belum dilakukan,” jelasnya.
Ahmad Firdaus Ishak, Juru Bicara Dapil 3, mengajak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel untuk mendukung aspirasi masyarakat di desa Kecamatan Muara Kuang dan Pemulutan dalam bidang infrastruktur dan pertanian. Dia juga berharap agar pimpinan daerah bersama DPRD Sumsel dapat bersinergi dengan DPR RI asal Sumsel untuk pembangunan di daerah yang tidak tercakup dalam APBD dengan dukungan dana dari pusat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel, H.M. Giri Ramandha N Kiemas, berharap laporan hasil Reses Tahap II ini dapat menjadi landasan untuk penyusunan rencana kerja Pemerintah Provinsi Sumsel. Semua masukan dan rekomendasi dari para anggota DPRD ini menjadi penting untuk perbaikan dan pembangunan daerah. (Ril)
Komentar